Putusan MKMK. Langgar Kode Etik Berat, Anwar Usman Dipecat dari Ketua MK

JAKARTA, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Ashhiddiqie dalam amar putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia capres-cawapres.

Keputusan ini diambil setelah MKMK melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Anwar dan mengumpulkan fakta serta pembelaan dari Anwar. 

Baca juga: KPK Tetapkan SYL, Sekjen dan Pejabat Eselon II Kementan Tersangka

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada hakim terlapor, " tegss Jimly dalam sidang di Gedung MK. Merdeka Barat, Jakarta Pusat.  Selasa (7/11/2023) malam.

Jimly menyatakan MKMK menerima 21 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK. Dari 21 laporan itu, Anwar Usman menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, yaitu 15 laporan. 

Baca juga: Kekosongan Hukum: Benturan Kepentingan Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Berpraktik (KJA) di Indonesia

Anwar dinilai melanggar Sapta Karsa Hutama tentang prinsip ketidakberpikahan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari lima amar putusan yang disampaikan oleh Jimly. 

Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.

Baca juga: Selenggarakan Konsinyasi TL BPK, Razilu: Sesegera Mungkin Harus Ditindaklanjuti

“Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan, ” ujar Jimly. (hy)

Baca juga: Bawa Spanduk Bertuliskan Tangkap Bupati Simalungun, FMPB Desak KPK Periksa Bupati RHS dan CH Dugaan Korupsi & Gratifikasi